Komisi VIII DPR Meminta Anggaran Sosial Perusahaan digunakan untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Tim Kunjungan Komisi VIIIDPR yang berkunjung keProvinsi Banten memintaagar perusahaan-perusahaan yang terdapatdi Cilegon, Serang dansekitarnya, maumengarahkan danaCorporate Social Responsibility (CSR) atauanggaran tanggungjawabsosial perusahaan merekauntuk programpengentasan kemiskinan,terutama di daerah sekitar perusahaan itu berada. Hal itu mengemuka saat TimKunjungan Kerja Komisi VIII melakukan pertemuan dengan Direksi PT. Krakatau SteelTbk. dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk yang berlangsung di ruang pertemuanHotel Permata Krakatau Cilegon kemarin (25/7).

Pimpinan rombongan Komisi VIII DPR RI, Zulkarnaen Djabar (F-PG) mengatakan, DPRbaru saja mengesahkan UU tentang Penanganan Fakir Miskin. UU ini merupakanamanat konstitusi UUD 1945 pasal 34 di mana dinyatakan fakir miskin dan anakterlantar dipelihara oleh negara. "UU mewjibkan seluruh pihak tidak hanya pemerintah,masyarakat juga pengusaha untuk bertanggungjawab menuntaskan kemiskinan,"ujarnya menjelaskan.

Zulkarnaen memaparkan, Dari berbagai data yang telah dikumpulkan tim Panja, adasekitar 17 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 50 juta jiwa yang tergolongmiskin (Poor), yakni mereka yang punya penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidakcukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara yang sangat miskin (very poor) ada 3,5 juta RTS atau sekitar 10 juta jiwa yang membutuhkan perhatian ekstra.Pelaksanaan CSR hingga saat ini belum diatur dengan UU. Dengan telah disahkannyaUU tentang Penangan Fakir Miskin ini dirinya berharap ke depan dana CSR bisa lebihtepat sasaran dan jelas penggunaannya. "Jika dana CSR perusahaan-perusahaan diprov. Banten ini dikumpulkan, saya yakin tidak akan ada lagi orang miskin di Banten,"tegasnya.

Direktur Utama PT.Krakatau Steel (Persero)Tbk. Fazwar Bujang dalampresentasinyamengungkapkan, PT. KSmempunyai kapasitasproduksi 2,7 juta ton bajalembaran canai panas dandingin, serta wire rod,dengan total penjualanmencapai 1,8-2 milyardollar Amerika. Fazwarmenginformasikan,perusahaannya padatahun 2010 telah mengeluarkan dana CSR 21 milyar rupiah, dengan ProgramKemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) ke depan direncanakan akan ditambah.Sementara Vice President PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk Suhad Miyarsomemaparkan, perusahaannya telah mengeluarkan sekitar 10 milyar rupiah untuk CSR,dengan target utama meningkatkan kualitas SDM yang berlangsung sejak tahun 1995.Suhad menjelaskan program CSR diantaranya berupa pemberian susu dan makanantambahan bagi 2000 balita di 19 kecamatan di Cilegon, Serang dan sekitarnya. "Jikabalitanya sehat, niscaya anak-anak mudanya akan menjadi sehat," jelasnya.

Usai melakukan pertemuan dilakukan peninjauan lapangan ke kawasan pabrik PT.Krakatau Steel Tbk. dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. Tim Kunjungan KerjaKomisi VIII DPR RI ke prov. Banten dipimpin oleh Hj. Chairun Nisa (Wakil Ketua/F-PG),dengan anggota : Hj. Nani Sulistyani Herawati (F-PD), H. Zulkarnanen Djabar (F-PG), H.Humaedi (F-PG), Hj. Herlini Amran (F-PKS), H. Abdul Rozaq Rais (F-PAN), H. EndangSukendar (F-PPP), dan Saifudin Donodjojo (F-Gerindra. (Rn,Tvp)

Sumber : http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi8/2011/jul/28/3007/komisi-viii-dpr-meminta-anggaran-sosial-perusahaan-digunakan-untuk-program-pengentasan-kemiskinan

Tips Mengurangi Anggaran Perusahaan

ILUSTRASI: Modal merupakan urat nadi semua bisnis. Tanpa modal, Anda tidak bisa mengembangkan bisnis dan akan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak modal jika Anda berhasil memperolehnya di masa lalu. (foto: reason.com)

Modal merupakan urat nadi semua bisnis. Tanpa modal, Anda tidak bisa mengembangkan bisnis dan akan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak modal jika Anda berhasil memperolehnya di masa lalu. Bagian dari mendapatkan modal ialah bersikap efisien dengan pengeluaran operasional. Hal ini khususnya menjadi sukar di saat-saat krisis. Pimpinan menyerukan penghematan anggaran untuk menyesuaikan diri dengan penurunan permintaan. Setelah Anda menerima dukungan manajemen tingkat atas mengenai pengurangan anggaran, Anda bisa memulai. Tantangannya ialah menentukan apa saja yang harus dikurangi.

Untuk itu, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:

1. Kenali biaya tetap dalam anggaran yang akan dirombak. Biaya tetap merupakan jenis biaya yang tidak bervariasi seperti biaya sewa dan gaji sehingga tidak menurun jika terjadi penurunan permintaan pelanggan. Usahakan untuk berunding kembali tentang biaya tetap ini agar bisa ditekan atau temukan cara lainnya agar biaya tetap ini lebih bisa bervariasi (dikurangi).
2. Kenali biaya-biaya variabel yang kurang bermanfaat dalam anggaran tersebut. Tidak semua biaya variabel sungguh-sungguh diperlukan. Misalnya inventaris merupakan biaya yang harus ada tetapi penggantian untuk uang kuliah/pendidikan tidak.
3. Susunlah sebuah proposal anggaran untuk diberikan kepada manajemen. Proposal tersebut haruslah secara khusus membahas mengenai biaya-biaya apa saja yang bisa dikurangi tanpa mempengaruhi operasionalisasi atau kualitas kinerja bisnis secara negatif. Tentukan lama pengurangan biaya waktu yang akan diberlakukan dan efek pengurangan ini kepada pendapatan bersih dalam jangka tahunan dan triwulan.
4. Tunjukkan temuan Anda kepada manajer untuk bisa disetujui. Sangat sulit untuk mengurangi anggaran tanpa keterlibatan manajemen.
5. Kurangi anggaran dan berikan tanggung jawab kepada manajer untuk mengurangi anggaran dengan memberikan laporan selisih per bulan antara jumlah yang sebenarnya dan jumlah dalam anggaran baru. Pastikan untuk memberitahukan perubahan kepada manajemen. (ciputraentrepreneurship.com)

Sumber : http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/strategi-bisnis/34654-tips-mengurangi-anggaran-perusahaan.html

Dewan Minta Anggaran Perusahaan Daerah Audit

ACEH UTARA-Sejumlah dana untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah di Kabupaten Aceh Utara, dinilai hanya menghabiskan dana APBD saja.

Padahal setiap tahunnya bantuan untuk Perusahaan Daerah (PD) mencapai puluhan miliar setiap tahunnya. Tetapi hasil dan kontribusi kepada daerah ini tidak terlihat nyata. Untuk itu, pihak DPRD Aceh Utara meminta agar dana yang selama ini diplot untuk diaudit.

“Kita berharap agar sejumlah dana yang telah diplot pada perusahaan daerah (PD) dapat dilakukan audit. Saya melihat kedua PD, yaitu PDAM dan PD. Bina Usaha hanya dapat menghabiskan dana saja. Keduanya hanya menjadi parasit anggaran APBD. Banyak sudah dana APBD yang tersedot pada dua PD tersebut.

Namun seperti apa yang kita lihat, permasalahan krisis air tetap saja berlangsung di Kabupaten Aceh Utara,”ungkap Ridwan Yunus, SH wakil ketua DPRD Aceh Utara, Senin kemarin (25/9).

Lanjutnya, hal yang sama juga terjadi pada PD. Bina Usaha. Malah sejumlah dana yang diplot untuk perusahaan daerah ini terkesan mubazir. “Seperti yang kita lihat, pembuatan tangki CPO yang menelan biaya mencapai Rp 8 M.

Tetapi hingga kini belum difungsikan. Selain itu juga pembelian kapal marissa dan pendirian pabrik garment. Semuanya tidak berjalan dan memberikan kontribusi kepada daerah,”terang Ridwan yang juga ketua DPD PAN Aceh Utara.

Melihat kondisi di atas, maka secara tegas dirinya menolak usulan eksekutif untuk membantu dana kepada kedua PD ini pada perubahan APBD. “Saya pribadi menolak tegas menerima usulan penambahan anggaran untuk kedua PD.

Kecuali sejumlah dana lainnya yang telah dibantu harus diaudit oleh pihak berkompeten. Kita tidak ingin dana terus dihambur-hamburkan,”ucapnya lagi.

Informasi yang berkembang, hampir sebagian besar anggota DPRD menolak usulan bantuan penyertaan modal pada kedua perusahaan daerah. Mengingat sampai sekarang ini, keuntungan dari penyertaan modal bagi kedua PD tidak jelas.

“Jika pihak PD.Bina Usaha dan PDAM meminta dana tambahan dalam APBD-P tahun ini, saya tidak akan setuju. Sebab saya menilai kegiatan yang selama ini yang mereka lakukan dengan anggaran yang terbilang besar tidak terlihat hasilnya.

Contohnya PDAM, air bersih juga masih sulit, keberhasilan bukan hanya dari kantor yang megah saja. Juga hal yang sama pada PD Bina Usaha. Yang jelas ploting dana akan kita tolak tahun ini,”kata Muhammad AR yang didampingi Basyaruddin Daud keduanya juga anggota DPRD Aceh Utara.

Dari Usulan yang masuk ke panggar Legislatif, dalam APBD 2006, PDAM mendapat penyertaan modal mencapai Rp 14,8 M. Namun pada usulan APBD-P diminta tambahan sebesar Rp 5,1 M, sehingga total menjadi Rp 20 M.

Sementara PD.Bina Usaha yang dalam APBD 2006 tidak dianggarkan bantuan juga meminta penyertaan modal sebesar Rp 15 M.
“Kita perkirakan usulan tambahan dana dalam APBD-P untuk kedua PD ini akan ditolak oleh panggar dewan,”tegas Muhammad. (agt)

Sumber : http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=1026&tit=Berita%20Utama%20-%20Dewan%20Minta%20Anggaran%20Perusahaan%20Daerah%20Audit